Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein, dalam wawancara dengan stasiun televisi France 24 mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah meminta Irak menutup seluruh pos perbatasan bersama Iran, kecuali dua pos, sebagai bagian dari kebijakan tekanan ekonomi dan sanksi terhadap Teheran.

Namun, menurutnya, permintaan tersebut secara praktis tidak mungkin dilaksanakan. Menlu Irak itu menjelaskan bahwa banyaknya pos perbatasan resmi maupun tidak resmi antara kedua negara membuat penutupan perbatasan menjadi persoalan yang sangat kompleks.

"Kami tidak dapat menutup perbatasan dengan Iran. Langkah tersebut akan sangat sulit dilakukan dan sama saja dengan menjatuhkan sanksi terhadap rakyat Irak sendiri. Hingga saat ini, kami belum melaksanakan permintaan tersebut, tetapi kami masih melakukan perundingan dengan pihak Amerika Serikat," ujar Hussein.

Ia menegaskan bahwa pembatasan aktivitas perdagangan lintas batas dengan Iran tidak hanya akan berdampak terhadap perekonomian Teheran, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi perdagangan, mobilitas masyarakat, dan kepentingan ekonomi Irak.

Penutupan dan Pembukaan Kembali Pos Perbatasan di Tengah Tekanan AS

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perubahan situasi sejumlah pos perbatasan Irak dan Iran dalam beberapa pekan terakhir. Pada 21 Oktober, Irak menutup Pos Perbatasan Shib dengan alasan keamanan dan teknis. Namun, pos perbatasan tersebut kembali dibuka pada 10 November. Selain itu, sejumlah laporan menyebutkan adanya penutupan sementara Pos Perbatasan Mandali pada Jumat.

Stasiun televisi Alhurra juga melaporkan bahwa pembukaan kembali Pos Perbatasan Shib dilakukan setelah munculnya tekanan dari dalam negeri serta komunikasi sejumlah pemimpin Kerangka Koordinasi dengan Perdana Menteri Irak. Perkembangan tersebut berlangsung ketika Washington masih terus mendesak pembatasan hubungan lintas batas antara Irak dan Iran.

Sementara itu, Baghdad berusaha mengelola tekanan Amerika Serikat sekaligus menghindari dampak ekonomi dan politik yang dapat muncul akibat terputusnya hubungan dengan negara tetangganya di sebelah timur tersebut.

Irak Ingin Mengakhiri Situasi Tidak Perang dan Tidak Damai

Dalam bagian lain wawancaranya, Menteri Luar Negeri Irak menyinggung ketegangan yang masih berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat. Hussein menegaskan bahwa situasi yang berada di antara perang dan damai tidak dapat berlangsung dalam jangka panjang. Menurutnya, kondisi kawasan pada akhirnya harus bergerak menuju salah satu dari dua kemungkinan, yakni perdamaian atau perang.

Ia menjelaskan bahwa krisis yang terjadi saat ini tidak lagi terbatas pada konfrontasi antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Konflik tersebut telah memengaruhi seluruh kawasan Timur Tengah, termasuk Irak yang turut menghadapi berbagai dampaknya. Karena itu, Baghdad memandang dirinya memiliki tanggung jawab untuk terus mengupayakan mediasi dan meredakan ketegangan.

Fuad Hussein juga menyinggung peran diplomatik Irak dengan menyebut kunjungan terbaru Perdana Menteri Irak ke Teheran dan pertemuannya dengan para pejabat Iran sebagai bagian dari upaya Baghdad mengelola krisis regional.

Pemerintah Irak Berupaya Mengendalikan Senjata Kelompok Bersenjata

Menteri Luar Negeri Irak juga mengungkapkan bahwa pemerintah masih melanjutkan perundingan dengan kelompok-kelompok bersenjata agar persenjataan mereka berada di bawah kendali negara. Menurut Hussein, Perdana Menteri Irak sedang berupaya menyelesaikan proses tersebut paling lambat Juni 2027.

Ia menjelaskan bahwa beberapa kelompok bersenjata telah menyetujui langkah tersebut, sementara perundingan dengan kelompok-kelompok lainnya masih terus berlangsung.